TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program
mobil murah dan ramah lingkungan yang diluncurkan pemerintah dianggap
sebagai sebuah agenda gila. Sebab,untuk konteks Jakarta yang sedang
berperang melawan kemacetan, tentunya kebijakan pemerintah pusat ini
menjadi batu sandungan untuk kebijakan pemerintah DKI.
Jakarta saat ini berpenduduk lebih kurang 10 juta jiwa dengan jumlah
motor yang hampir setara jumlah penduduk yakni 9,8 juta unit, dan mobil
2,5 juta unit. Sementara kabarnya sejak peluncuran beberapa waktu lalu,
sudah 17.557 unit mobil murah terjual dan sekarang ditambah lagi 7.000
unit pesanan yang disumbang dari wilayah Jakarta saja.
"Ini gila!dalam tempo beberapa minggu saja sudah besar jumlah
tambahan mobil di DKI. Anda bayangkan, bagaimana lagi kemacetan yang
akan kita hadapi?cari parkir mobil saja sudah sulit, polusi sudah parah,
orang bakal terjebak di jalanan dan terlambat kerja, serta aktivitas
ekonomi lainnya menjadi terhalang. Saya perhitungkan ini akan berdampak
buruk bagi produktifitas perekonomian secara keseluruhan," kata Calon
Senator DKI Jakarta, Rommy dalam pernyataannya kepada Tribunnews,
Minggu(15/9/2013).
Kondisi lebih parah lagi kata Rommy akibat adanya program mobil
murah, konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi, kebutuhan BBM (bahan
bakar minyak) minyak mobil per bulan 200 liter dan motor 20 liter per
bulan.
"Saya pikir, ini alamat bahwa program penghematan bahan bakar
nasional akan gagal. Bisa lebih banyak kita impor minyak dari luar.
Jadi, bukan menyelesaikan masalah transportasi, tapi justru bertambah
runyam. Saya masih mempertanyakan soal solusi yang ditawarkan Menteri
perindustrian soal kemeratan distribusi mobil murah ke daerah diluar
Jakarta. Buktinya, dari segi pesanan, tetap saja DKI penyumbang
terbesar," kata Rommy.
Alasan pemerintah meluncurkan mobil murah demi rakyat miskin
dipandang Rommy justru salah. Sebaliknya, dengan adanya program mobil
murah ujung-ujungnya juga beban bagi masyarakat miskin dan juga bagi
pemerintah dalam segi kemacetan dan penyediaan bahan bakar.
Jika dilihat dari kebutuhan lanjut Rommy masyarakat miskin
sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bagi
mereka, mobil masih masuk kategori barang tersier.
"Akan dikhawatirkan, maka demi konsumerisme dan budaya materialisme,
mereka pun akan membeli dengan kredit dan menimbulkan masalah baru lagi,
seperti misalnya akan berdampak pada tuntutan untuk penurunan harga
BBM, tuntutan kenaikan gaji yang mungkin tidak sanggup dipenuhi oleh
pengusaha," katanya.
Rommy juga menyayangkan pernyataan Menteri Perindustrian MS Hidayat
yang menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bahwa Jokowi
harus memberikan hak bagi warganya yang miskin untuk membeli mobil murah
bertolak belakang pula dengan pernyataannya bahwa jika mobil murah ini
memakai premium maka dua tahun saja akan rusak, oleh karena itu bahan
bakarnya harus pakai Pertamax.
"Sungguh pernyataan yang tidak konsisten, bahwa disatu sisi mobil ini
diperuntukkan untuk kalangan miskin, namun disisi lain, mobil ini harus
menggunakan BBM kualitas nomor satu yakni pertamax yang harganya paling
mahal dibanding premium atau solar. Dari sisi ini saja saya menilai ini
akan menimbulkan masalah baru," kata Rommy.
Semestinya kata Rommy, menyediakan transportasi publik yang baik dan aman harus diutamakan, bukannya meluncurkan mobil murah.
"Ini justru mendorong orang memakai kendaraan pribadi. Saya pikir
lebih bijak dengan mendukung program pak Jokowi-Basuki untuk memperbaiki
sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi
pengguna serta menambah ruas jalan. Program DKI saat ini yang berupaya
membuat system pelayanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi
harusnya ditiru daerah-daerah lain, karena ukuran kemakmuran seharusnya
bukan lagi dari kepemilikan mobil. Bukannya malah mendorong orang
miskin membeli mobil, tapi harusnya mendorong mereka untuk investasi ke
pendidikan dan perekonomian," kata Rommy.
Akan tetapi karena sudah telanjur menjadi program nasional dengan
mitranya pihak swasta otomotif. Jadi, untuk DKI, saran Rommy yang bisa
dilakukan untuk membendung persoalan yang ditimbulkan dari kebijakan
mobil murah pemerintah pusat adalah dengan segera melaksanakan
sosialisasi pengenaan pajak progresif bagi pemilik kendaraan, perbaikan
transportasi bus sedang dan Trans Jakarta, juga penerapan sistem jalan
berbayar, pengenaan biaya parker yang tinggi, maupun penerapan plat
mobil ganjil genap.
Namun, kesemuanya ini harus benar-benar dilaksanakan dengan syarat
fasilitas transportasi massal juga baik, agar masyarakat benar-benar
bisa berpindah menggunakan transportasi umum.