Mobil Murah Dinilai Sebagai Program Gila Pemerintah Pusat

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program mobil murah dan ramah lingkungan yang diluncurkan pemerintah dianggap sebagai sebuah agenda gila. Sebab,untuk konteks Jakarta yang sedang berperang melawan kemacetan, tentunya kebijakan pemerintah pusat ini menjadi batu sandungan untuk kebijakan pemerintah DKI. 

Jakarta saat ini berpenduduk lebih kurang 10 juta jiwa dengan jumlah motor yang hampir setara jumlah penduduk yakni 9,8 juta unit, dan mobil 2,5 juta unit. Sementara kabarnya sejak peluncuran beberapa waktu lalu, sudah 17.557 unit mobil murah terjual dan sekarang ditambah lagi 7.000 unit pesanan yang disumbang dari wilayah Jakarta saja.

"Ini gila!dalam tempo beberapa minggu saja sudah besar jumlah tambahan mobil di DKI. Anda bayangkan, bagaimana lagi kemacetan yang akan kita hadapi?cari parkir mobil saja sudah sulit, polusi sudah parah, orang bakal terjebak di jalanan dan terlambat kerja, serta aktivitas ekonomi lainnya menjadi terhalang. Saya perhitungkan ini akan berdampak buruk bagi produktifitas perekonomian secara keseluruhan," kata Calon Senator DKI Jakarta, Rommy dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Minggu(15/9/2013).
Kondisi lebih parah lagi kata Rommy akibat adanya program mobil murah, konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi, kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) minyak mobil per bulan 200 liter dan motor 20 liter per bulan.

"Saya pikir, ini alamat bahwa program penghematan bahan bakar nasional akan gagal. Bisa lebih banyak kita impor minyak dari luar. Jadi, bukan menyelesaikan masalah transportasi, tapi justru bertambah runyam. Saya masih mempertanyakan soal solusi yang ditawarkan Menteri perindustrian soal kemeratan distribusi mobil murah ke daerah diluar Jakarta. Buktinya, dari segi pesanan, tetap saja DKI penyumbang terbesar," kata Rommy.

Alasan pemerintah meluncurkan mobil murah demi rakyat miskin dipandang Rommy justru salah. Sebaliknya, dengan adanya program mobil murah ujung-ujungnya juga beban bagi masyarakat miskin dan juga bagi pemerintah dalam segi kemacetan dan penyediaan bahan bakar.
Jika dilihat dari kebutuhan lanjut Rommy masyarakat miskin sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bagi mereka, mobil masih masuk kategori barang tersier.
"Akan dikhawatirkan, maka demi konsumerisme dan budaya materialisme, mereka pun akan membeli dengan kredit dan menimbulkan masalah baru lagi, seperti misalnya akan berdampak pada tuntutan untuk penurunan harga BBM, tuntutan kenaikan gaji yang mungkin tidak sanggup dipenuhi oleh pengusaha," katanya.

Rommy juga menyayangkan pernyataan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bahwa Jokowi harus memberikan hak bagi warganya yang miskin untuk membeli mobil murah bertolak belakang pula dengan pernyataannya bahwa jika mobil murah ini memakai premium maka dua tahun saja akan rusak, oleh karena itu bahan bakarnya harus pakai Pertamax.
"Sungguh pernyataan yang tidak konsisten, bahwa disatu sisi mobil ini diperuntukkan untuk kalangan miskin, namun disisi lain, mobil ini harus menggunakan BBM kualitas nomor satu yakni pertamax yang harganya paling mahal dibanding premium atau solar. Dari sisi ini saja saya menilai ini akan menimbulkan masalah baru," kata Rommy.

Semestinya kata Rommy, menyediakan transportasi publik yang baik dan aman harus diutamakan, bukannya meluncurkan mobil murah.
"Ini justru mendorong orang memakai kendaraan pribadi. Saya pikir lebih bijak dengan mendukung program pak Jokowi-Basuki untuk memperbaiki sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi pengguna serta menambah ruas jalan. Program DKI saat ini yang berupaya membuat system pelayanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi harusnya ditiru daerah-daerah lain, karena ukuran kemakmuran seharusnya bukan lagi dari kepemilikan mobil. Bukannya malah mendorong orang miskin membeli mobil, tapi harusnya mendorong mereka untuk investasi ke pendidikan dan perekonomian," kata Rommy.

Akan tetapi karena sudah telanjur menjadi program nasional dengan mitranya pihak swasta otomotif. Jadi, untuk DKI, saran Rommy yang bisa dilakukan untuk membendung persoalan yang ditimbulkan dari kebijakan mobil murah pemerintah pusat adalah dengan segera melaksanakan sosialisasi pengenaan pajak progresif bagi pemilik kendaraan, perbaikan transportasi bus sedang dan Trans Jakarta, juga penerapan sistem jalan berbayar, pengenaan biaya parker yang tinggi, maupun penerapan plat mobil ganjil genap.
Namun, kesemuanya ini harus benar-benar dilaksanakan dengan syarat fasilitas transportasi massal juga baik, agar masyarakat benar-benar bisa berpindah menggunakan transportasi umum.